Pungutan liar atau pungli saat ini menjadi permasalahan yang sangat di cari oleh pihak kepolisian. Karena praktek pungutan liar ini sangat merugikan. Banyak pihak pelaku pungli saat ini telah terkena imbas dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan.
Dari mulai pejabat Negara sekelas menteri sampai kepala desa saat ini mulai merasakan kegetiran kebijakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi JK.
Pejabat Negara yang jelas jelas korup akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan pungli secara masif dan menguntungkan diri sendiri.
Tindak pidana pungli saat ini digolongkan kepada tindak pidana korupsi karena efek dan tindakannya yang banyak digunakan oleh para pejabat yang berwenang dalam administrasi.
Banyak sudah orang - orang yang di penjara karena kasus pungli ini. Namun tidak banyak yang sadar bahwa tindakan itu merugikan masyarakat luas.
Mereka seolah acuh dan mengabaikan idialismenya karena merasa tindakan mereka sudah sesuai prosedur administrasi yang baku.
Pungli juga banyak terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di desa dikota pun malah yang menjadi mayoritas utama banyaknya pungli.
Seperti yang terjadi di Kalimantan timur baru baru ini. Badan reserse criminal dan polda Kalimantan timur mnetapkan sekretaris koprasi samudra sejahtera sebagai tersangka.
DHW ditetapkan sebagai tersangka pemerasan pada kasus pungutan liar di pelabuhan peti kemas palaran samarinda Kalimantan timur.
Kapolda Kaltim Irjen Safrudin mengatakan, DHW ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan administrasi koperasi yang mengelola tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Palaran.
Hal ini menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan. Bukan tidak mungkin nanti DHW juga bisa dikenakan pasal berlapis terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Dari kasus itu kita sebagai generasi muda dapat menarik hikmah, dimana ketika kita memperoleh jabatan seharusnya gunakan jabatan itu dengan amanah dan bijaksana. (Gunarto)
Tag :
Berita Terkini,
Nasional
