Dalam rapat, presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk penggelontoran dana APBN dengan tepat sasaran. Dalam rapat tersebut, presiden memberikan instruksi dan juga arahan kepada para jajarannya agar APBN bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12). (Antara/Widodo S Jusuf)
Hal yang tidak luput dalam pembahasan presiden Jokowi dalam RAPBN 2018 tersebut adalah program pembangunan infrastruktur harus dijalankan pada tahun 2018 nanti.
Menurut presiden semua program berupa pembangunan infrastruktur harus dijalankan pada tahun 2018 nanti untuk mempercepat adanya pembangunan di Indonesia.
Pendidikan dan kesehatan juga menjadi instruksi yang diberikan presiden kepada jajarannya. Yang mana dalam peraturan undang-undangnya sendiri presiden wajib untuk memberikan 20 persen dari APBN untuk kesehatan dan juga pendidikan.
Yang tidak kalah menariknya dalam pembahasan RAPBN presiden juga membahas tentang nilai barang dalam belanja barang, yang mana jangan pernah memberi barang yang kurang penting menggunakan APBN.
Adapun arahan yang diberikan kepada presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya yang selanjutnya adalah mengenai Subsidi yang harus tepat sasaran.
Seperti subsidi bahan bakar, gas LPG, pupuk, dan subsidi lainnya harus benar-benar sampai kepada yang berhak.
Jangan sampai semua subsidi yang diberikan kepada pemerintah mengumpul kepada oknum yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri.
Arahan yang selanjutnya adalah berupa perjalanan program keluarga harapan (PKH), harus bisa dijalankan dengan baik pada tahun 2018.
Yang mana program keluarga harapan sendiri adalah program yang dimiliki oleh pemerintah sebagai upaya membentuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
Sektor pertanian juga menjadi objek yang dibahas dalam RAPBN, yang mana pemerintah dalam arahannya mengatakan kepada kementerian pertanian bahwa pastikan pembagian benih berupa tanaman hortikultura harus dimaksimalkan.
Selain dari pada itu pembangunan irigasi juga harus dilakukan dan tepat pada sasarannya sehingga memudahkan para petani.
Tidak hanya itu dalam RAPBN tersebut juga menyebut dana alokasi khusus dan dana alokasi umum harus benar-benar dialokasikan kepada pihak yang memang berhak.
Terakhir, arahan yang diberikan presiden adalah mengenai alokasi dana desa. Dalam arahannya, presiden mengatakan bahwa dana desa haruslah benar-benar sampai kepada masyarakat. Sehingga adanya dana desa benar-benar membantu dan juga meringankan beban dari masyarakat.(Arif Purwanto)
Tag :
Berita Terkini,
Nasional