Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Kasus kasus yang bermunculan pun beragam, dari mulai konflik rumah tangga sampai konflik perusahaan dan Negara. Kekerasan terhadap perempuan memberi efek domino terhadap perempuan. Karena memang perempuan menjadi mahluk yang lemah.
Dorongan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan pun terus ditingkatkan. Walaupun belum berpengaruh secara signifikan.
Perlu kebijakan yang cepat terhadap permasalahan perlindungan terhadap perempuan. Karena memang perempuan sangat rentan sekali terhadap kekerasan.
Kekerasan seksual misalnya, perlu penanganan yang lebih ekstra terhadap perempuan karena didaerah daerah yang kurang jangkauan masih terdapat kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap perlindungan perempuan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah Negara paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Jumlah kasus yang di dapat Komnas Perempuan terdapat 304 kasus.
Komisioner Komnas Perempuan, Indraswari mengatakan jumlah kasus kekerasan yang di dapat dari DKI Jakarta semuanya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan karena diakibatkan penggusuran.
"Seperti penggusuran di Cakung dan Cilincing" kata Indraswari di kantor Komnas Perempuan Menteng Jakarta pusat, Selasa 7 Maret 2017.
Selain kasus kasus yang terjuadi di DKI Jakarta kasus kasus yang terjadi di daerah lain yang masih dalam tanggung jawab Negara adalah seperti kasus petani dan perhutani di Jawa Tengah.
Adapun laporan yang didapatkan dari seluruh Indonesia itu yang masuk sekitar 30 kasus. Bentuknya pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, rumah tangga sampai konflik dengan pihak diluar rumah tangga.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib perlindungan terhadap perempuan. Disisi lain perempuan menjadi tulang punggung pendidikan anak, tetapi di lain sisi perempuan sangat rentan terhadap penindasan dan kekerasan.
Perdagangan manusia pun tidak luput dari pengawasan komnas perempuan, apalagi sekarang ini perdagangan manusia juga banyak korban dan pelakunya adalah juga perempuan.
Ini tentu sangat ironis. Melihat kondisi ini pemerintah harus segera membuat kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan dari penindasan dan kekerasan. (Gunarto)
