Dalam upaya memeratakan ekonomi masyarakat maka tentu harus ada kebijakan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi.
Yang artinya adalah adanya kemerataan untuk semua golongan, lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan tidak hanya untuk beberapa golongan saja, melainkan untuk semua golongan yang hidup di Indonesia.
Untuk merealisasikan adanya pemerataan tersebut maka presiden Jokowi telah meluncurkan sebuah program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), di Boyolali (21/4/17).
Menurut presiden jokowi kebijakan pemerataan ekonomi mempunyai 3 pilar yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat secara merata.
Tiga pilar tersebut adalah berupa Lahan, Kesempatan, SDM, tiga pilar tersebutlah yang akan dibangun sehingga pemerataan bisa direalisasikan.
Untuk pilar pertama sendiri tentang Lahan, yang mana dalam upaya penyediaan lahan presiden Jokowi juga terus melakukan upaya untuk para petani sehingga para petani mempunyai sebuah lahan, dengan meluncurkan sebuah sertifikat.
Sehingga dengan adanya lahan ini pula masyarakat bisa berkembang dalam upaya membangun prekonomiannya sendiri dengan bantuan pemerintah.
Adapun pilar yang kedua adalah berupa kesempatan, yang mana upaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya juga terus ditingkatkan oleh presiden Jokowi dengan memberikan perizinan yang mudah untuk pengusaha.
Karena hadirnya para investor juga akan turut memberikan kesempatan besar untuk masyarakat dari semua kalangan sehingga disitulah upaya pemerataan terjadi.
Sedangkan untuk pilar yang ketiga berupa SDM adalah pemerintah terus melakukan daya dan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sehingga bisa bersaing dengan SDM asing.
Upaya itu dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pendidikan wirausaha, dan juga pendidikan lain sesuai keahlian minat dan bakatnya, sehingga bisa ditempatkan di bagian kerja yang sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya. Dengan demikian masyarakat bisa bekerja secara maksimal. (Arif Purwanto)
Tag :
Berita Terkini,
Nasional
