Permasalahan yang belum terselesaikan antara pihak Freeport dan pemerintah Indonesia terus berimbas pada karyawan PT Freeport Indonesia. Gonjang - ganjing kebijakan pemerintah juga telah menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, seperti PHK, pengurangan tunjangan dan waktu kerja yang kadang tidak jelas.
Apalagi sekarang ini para karyawan juga di bayang - bayangi ketakutan akan tidak langgengnya iya bekerja pada perusahaan karena kebijakan yang belum jelas.
Bank papua misalnya saat ini sedang menghentikan pemberian kredit kepada para kariawan pt Freeport karena situasi dan kondisi yang tidak menentu disana.
Bank pembangunan daerah papua hingga kini belum membuka lagi kebijakan penyaluran perkreditan kepad kariawan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan privatisasinya di ddaerah papua.
Pejabat sementara kepala cabang bank papua timika Joko Suparyono mengatakan, kebijakan penghentian sementara waktu penyaluran kredit kepada karyawan karena sebab tertentu.
Dari 20 Februari hingga kini belum dicabut oleh jajaran direksi bank papua karena suatu keadaan yang belum pasti. Sampai saat ini untuk PT Freeport dan perusahaan perusahaan privatisasinya masih ditahan.
Namun pihak kantor cabang juga terus berkordinasi mengenai proses pencairan kembali kredit kariawan pt Freeport Indonesia.
Menurutnya penghentian penyaluran kredit tersebut khusus untuk kredit baru bagi karyawan PT Freeport dan karyawan perusahaan perusahaan privatisasinya.
Seperti PT Kuala Pelabuhan (KPI), PT Pangan Sari Utama (Psu), PT AVCO dan PT PUncak Jaya Power.
Jika ini terus menerus terjadi maka yang akan sangat dirugikan adalah karyawan PT Freeport Indonesia. Pemerintah harus segera memutuskan kebijakannya agar para karyawan PT Freeport Indonesia dapat bekerja dengan tenang. (Gunarto)
